Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten OKU, Drs. Slamet Riyadi, M.Si Mengikuti Acara Vidcon Bersama Kemendagri Membahas Kesiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 Bertempat di Ruang Induk Rumah Dinas Bupati OKU (Rabu, 10/06/2020)

Informasi Dinas Kominfo Updated Jun 10, 2020

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten OKU, Drs. Slamet Riyadi, M.Si Mengikuti Acara Vidcon Bersama Kemendagri Membahas Kesiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 Bertempat di Ruang Induk Rumah Dinas Bupati OKU (Rabu, 10/06/2020)

Video Conference dibuka oleh Staf Khusus Kemendagri, Dr. Kastorius Sinaga
Menyampaikan kesiapan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020, guna
mewujudkan Pilkada yang sukses dan demokratis aman dari Covid-19.

Saat ini Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri terus melakukan penyesuaian anggaran untuk Pilkada Tahun 2020 bersama Menteri Keuangan RI.

Kepada penyelenggara Pilkada Tahun 2020 seperti KPU, Bawaslu dan Aparat Keamanan agar kiranya terus melakukan Sosialisasi Aman Covid-19 kepada
masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pemenuhan hak-hak Politiknya.

Plt. Kepala BPP Kemendagri, Dr. Drs. Agus Fatoni M.Si menyampaikan Pilkada Serentak Tahun 2020 dilakukan sesuai Keputusan Politik
Bersama Antara KPU Pemerintah dan DPR RI atas opsi yang ditawarkan oleh KPU.

Sebagai etalase kedewasaan bangsa Indonesia dalam berdemokrasi dan menunjukkan kepada dunia bahwa kita siap untuk berdemokrasi dalam kondisi
Pandemi Covid-19, dan mengurangi praktek kepemimpinan Pemda yang terlalu banyak dipimpin oleh pejabat sementara atau pelaksana tugas dengan
kewenangan terbatas sedangkan kondisi pandemi Covid-19 membutuhkan pemimpin yang kuat dengan legitimasi dari masyarakat.

Tantangan Pilkada tahun 2020 yaitu terkait anggaran penerapan Pilkada dengan protokoler kesehatan akan ada peningkatan kebutuhan anggaran, Kamtib perlunya penerapan protokol kesehatan dalam pengamanan pelaksanaan Pilkada pada masa pandemi Covid-19, SDM penyelenggara harus melaksanakan setiap tahap dengan protokol kesehatan dan SDM pemilih harus tetap terjaga kesehatan dan keselamatannya.

Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Dr. Mochamad Ardian Noervianto, M.Si. mengatakan Perlunya melakukan proyeksi dalam pengelolaan anggaran pada saat pandemi Covid-19.

Pemda, KPU, dan Bawaslu serta unsur pengaman agar mencermati dinamika pandemi Covid-19 di daerah masing-masing.

Hendaknya kegiatan yang sifatnya mengumpulkan massa dilakukan secara virtual saja seperti, Bimtek dan kegiatan lainnya, untuk itu penyelenggara
Pilkada harus melakukan koordinasi, rasionalisasi dan optimalisasi anggaran yang sudah di NPHDkan.

Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini
mengatakan nengenai biaya dapat dikonfigurasi beberapa aspek yaitu dana penyelenggaraan yang dikelola oleh penyelenggara pemilu, dana yang dikelola oleh para peserta pemilihan, dan dana pengamanan pilkada.

Sesungguhnya dana pilkada juga
tersebar dalam formulasi dana sosialisasi untuk kesuksesan pilkada diberbagai Kementerian atau Lembaga dalam hal ini Pilkada selain di KPU tersebar di berbagai OPD yang punya kontribusi untuk mensukseskan pilkada melalui
program-program sosialisasi.

Ditjen Otda Kemendagri diwakili Direktorat Fasilitasi Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Drs. H. Budi Santosa, M.Si. menyampaikan
Kesimpulan RDP merupakan titik balik mengeksekusi Pilkada Tahun 2020.

Ada 15 tahapan pilkada, 10 harus dilanjutkan dengan memperhatikan prokotol kesehatan.

Komisioner KPU RI, Pramono Tantowi Ubaid
Menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

Terkait kesiapan KPU berdasarkan Amanat Perppu 02/2020 KPU diberi mandat untuk mengatur dua hal yaitu tata cara diterjemahkan dengan penyusunan Peraturan KPU tentang pelaksanaan Pilkada ditengah Pandemi Covid-19 dan
waktu diterjemahkan dengan revisi peraturan KPU tentang tahapan program dan jadwal.

Mengenai PKPU Tahapan, Program dan Jadwal telah melalui proses FGD dan uji publik yang melibatkan Partai Politik, Masyarakat, Sipil, Pakar Epidemiologi, Gugus Tugas, BNPB, Kemenkes dan Kemendagri, telah melalui proses konsultasi
dengan Pemerintah, Kemendagri dan DPR, dan telah melalui proses harmonisasi dengan Kemenkumham dan menunggu diundangkan Kemenkumham.

Turur hadir pada acara ini, Ketua KPU, Komisioner Bawaslu, OPD dan Kabag Terkait.

DUM..Terima Kasih
Protokol&Komunikasi Pimpinan Pemkab OKU

Kembali ke Beranda